Rehabilitasi Eks Direksi ASDP Jadi Alarm Pembenahan Sistem Peradilan

"Alhamdulillah, makasih Pak Presiden. Mba Ira dan tim ASDP mendapatkan haknya," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu, 26 November 2025.

Meski begitu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini.

"Sesudah kasus Tom Lembong, Mas Hasto dan kini Mba Ira kita perlu bertanya how low can you go? Berapa lama bisa bertahan kalau kayak gini terus sistem peradilan dan penegakan hukum kita?" ungkapnya.

Dengan diberikannya rehabilitasi, hal itu menunjukkan adanya suatu proses hukum yang keliru atau tidak sah yang ditangani KPK dalam menangani perkara dugaan korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.

Namun hingga pagi ini, proses pembebasan dan rehabilitasi dari Rutan KPK masih terkendala. Pihak KPK menyatakan masih menunggu surat resmi Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar hukum eksekusi. 

Presiden Prabowo Subianto dipastikan telah menempuh seluruh prosedur konstitusional sebelum menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry. Bahkan Presiden sudah meminta pertimbangan Mahkamah Agung.