Sesditjen Binalavotas Kemnaker Memey Meirita Dipanggil KPK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jumat, 10 Oktober 2025, 14:29 WIB

Sesditjen Binalavotas Kemnaker Memey Meirita Dipanggil KPK

Mantan Dirjen Binwasnaker K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang (Foto: Instagram Ditjenbinwasnaker)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Memey Meirita Handayani, akan diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

BERITA TERKAIT:

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan hari ini Jumat 10 Oktober 2025.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK," kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Tim penyidik juga memanggil dua orang saksi lainnya untuk hadir dan diperiksa di Polres Karanganyar. Kedua saksi dimaksud, yakni Ary Primadyanta selaku Notaris, dan Ahmad Yuni Maarif selaku swasta.

Dalam perkara ini, KPK sudah menahan 8 orang tersangka, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2020-2023, Haryanto selaku Direktur PPTKA Kemnaker tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2024-2025.

Selanjutnya, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA Kemnaker tahun 2017-2019, dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA Kemnaker tahun 2024-2025, Gatot Widiartono selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2019-2021 yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA tahun 2021-2025.

Selanjutnya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Ketiganya merupakan staf di Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2019-2024.

Dari pemerasan yang dilakukan di periode 2019-2024, KPK telah mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kemnaker menerima uang sebesar Rp53,7 miliar dari para agen-agen perusahaan pengurusan TKA yang akan bekerja di Indonesia.

Perkara pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2012-2024 di era Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hingga era Ida Fauziyah.

EDITOR: RENI ERINA