KPK Minta Pengusaha Lapor kalau Diperas ASN atau APH Modus THR

Menurut Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, aparat pemerintah baik ASN maupun APH sudah menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pegawai pemerintah. Sehingga tidak boleh lagi meminta THR kepada masyarakat atau perusahaan.

"Kalau masyarakat melihat atau mendapatkan perlakuan seperti itu, sebaiknya melaporkan kepada inspektorat pemda setempat atau aparat penegak hukum terdekat," kata Wawan kepada wartawan, Selasa, 25 Maret 2025.

"Atau ke KPK melalui kanal pengaduan jika oknum tersebut adalah orang yang menjadi kewenangan KPK sebagaimana tercantum pada pasal 11 UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya.

Karena, lanjut Wawan, jika ASN atau APH meminta THR kepada masyarakat, hal itu dianggap sebagai pungutan liar (pungli) yang mengarah ke pemerasan.

"Pungli atau pemerasan menjelang lebaran ini terjadi karena tidak adanya nilai-nilai antikorupsi yakni nilai sederhana dan kerja keras pada oknum aparat tersebut. Yang muncul justru nilai sebaliknya yakni sifat serakah ingin mendapatkan sesuatu (uang) yang lebih tapi dengan cara yang mudah dan tidak sesuai aturan," pungkas Wawan.