Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Rabu (10/1), pihaknya memanggil enam orang saksi untuk tersangka Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) dkk.
"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali.
Keenam saksi yang dipanggil, yakni Adhy Karyono selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atau mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos tahun 2020, Hartono Laras selaku mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Eric Khosasi selaku swasta.
Selanjutnya, Irfan Suhadi selaku Staf Group Damon Indah Berkah (DIB), Metta Ariesta Soepardi Wongkaren selaku wiraswasta, Said Agust Putra selaku Direktur PT Mitra Energi Persada Tbk.
Untuk saksi Adhy Karyono sendiri sebelumnya juga telah diperiksa KPK terkait temuan kejanggalan harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Senin 10 April 2023 dan Senin 22 Mei 2023. Pada September 2023, KPK mengumumkan bahwa pemeriksaan LHKPN Adhy Karyono naik ke proses penyelidikan.
Pada Jumat 22 Desember 2023, tim penyidik KPK telah menyerahkan tiga orang tersangka dan barang bukti kepada tim Jaksa KPK. Ketiganya, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Roni Ramdani (RR) selaku Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto (RC) selaku General Manager (GM) PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) kepada Jaksa pada Rabu (20/12).
Sementara itu, tim penyidik masih terus melengkapi berkas perkara untuk tiga orang tersangka lainnya, yakni Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021; Budi Susanto (BS) selaku Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021; April Churniawan (AC) selaku Vice President (VP) Operasional PT BGR periode 2018-2021.
Dalam perkaranya, Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor Bansos beras untuk KPM PKH dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dengan nilai kontrak Rp326 miliar. PT BGR kemudian menunjuk PT PTP tanpa proses seleksi menggantikan PT Damon Indonesia Berkah (DIB) Persero sebagai rekanan.
Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP, tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas, dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh tersangka Kuncoro, ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur (backdate).
Kemudian periode September-Desember 2020, tersangka Roni menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT PTP.
Lalu pada periode Oktober 2020-Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bansos beras.
Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp127,5 miliar. Secara pribadi yang dinikmati tersangka Ivo, Roni, dan Richard sebesar Rp18,8 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). 
BERITA TERKAIT: