Hal itu dipastikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi adanya dokumen pakta integritas yang beredar di media sosial. Ali memastikan, pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.
"Kami tidak tahu, karena kami fokus pada substansi perkara tangkap tangannya," kata Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/11).
Ali menjelaskan, pada saat melakukan tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong dkk pada Minggu (12/11), pihaknya tidak menemukan adanya dokumen pakta integritas yang juga berisi tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) yang saat itu dijabat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban.
"Tidak ditemukan oleh tim saat tangkap tangan, karena fokus kami juga bukan pada persoalan hal tersebut," pungkas Ali.
Dalam sebaran pakta integritas, tertera tanda tangan dari Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023.
Salah satu isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Kemudian isi pakta integritas yang terakhir, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. Hingga kini,
Kantor Berita Politik RMOL masih mencoba menelusuri kebenaran dari sebaran pakta integritas tersebut.
BERITA TERKAIT: