KPK Setor Rp1,6 M ke Kas Negara dari Cicilan Mantan Bupati Muara Enim

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, Jaksa Eksekutor KPK, Feby Dwiyandospendy, melalui Biro Keuangan, telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari terpidana Juarsah.

"Besaran cicilan yang telah dibayarkan Rp1,6 miliar dari total kewajiban pembayaran Rp2,9 miliar," kata Ali, kepada wartawan, Senin (23/10).

Dia memastikan, tim jaksa eksekutor KPK terus menagih sisa pembayaran pengganti, termasuk belum dibayarkannya kewajiban pidana denda Rp200 juta.

Juarsah terbukti menerima uang sebesar 35 ribu Dolar AS dan Rp22,001 miliar, serta menerima dua unit kendaraan mobil dari Robi Okta Fahlevi selaku pemilih PT Indo Paser Beton.

Uang itu diberikan, agar Robi mendapat proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019, dan sebagai realisasi komitmen fee 15 persen dari rencana pekerjaan 16 paket proyek aspirasi DPRD setempat pada Dinas PUPR TA 2019.

Pada perkara itu, Juarsah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. Serta dituntut membayar uang pengganti Rp4,017 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp3 miliar subsider 10 bulan kurungan.

Atas putusan itu, JPU dan Juarsah sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya, hukuman Juarsah dinaikkan, yakni pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp2.941.110.000 (Rp2,9 miliar) subsider 2 tahun kurungan.

Tak terima dengan putusan banding, JPU dan Juarsah mengajukan Kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum keduanya. Sehingga Juarsah tetap divonis pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp200 juta serta bayar uang pengganti Rp2,9 miliar.