Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hal tersebut didalami tim penyidik melalui seorang saksi yang dipanggil dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/8).
"Saksi Iswahyudi Al Haq (Direktur Kepatuhan PT Indo Premier Sekuritas) hadir," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (23/8).
Ali menjelaskan, saksi Iswahyudi didalami soal adanya dugaan penempatan aset milik tersangka Catur dalam bentuk permainan saham pada perusahaan sekuritas.
Pada Senin (21/8), KPK resmi mengumumkan telah menetapkan Catur Prabowo sebagai tersangka TPPU. Artinya, Catur Prabowo menyandang status tersangka dalam dua perkara, yakni perkara korupsi dugaan proyek Subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya, dan TPPU.
Sementara dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Catur Prabowo, dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya. Untuk tersangka Trisna sudah ditahan pada Kamis (11/5). Sedangkan tersangka Catur ditahan pada Rabu (17/5).
KPK menduga, ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna, yaitu pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ); dan pembangunan laboratorium Biosafety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad).
Uang yang diterima Catur dan Trisna CP diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.
Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya (Persero), Catur Prabowo (CP) diduga tempatkan asetnya dalam bentuk permainan saham di perusahaan sekuritas. Aset tersebut diduga terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
BERITA TERKAIT: