Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, arahan Prabowo itu perlu menjadi prioritas kerja pemerintah lintas kementerian, dengan rancangan pembiayaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan mahasiswa tanpa mengurangi mutu pendidikan.
“Ini peluang penting untuk mengubah cara negara membiayai pendidikan tinggi," kata Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 25 September 2026.
Namun, menurut Fahira, kuliah gratis tidak boleh hanya berarti tagihan mahasiswa dihapus sementara kampus kekurangan biaya untuk mengajar.
"Yang kita butuhkan adalah kepastian tahapannya, keadilan bagi mahasiswa, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan,” kata Fahira.
Fahira mencatat bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan pilihan skema sebelum langkah pelaksanaan ditetapkan.
“Pendidikan tinggi adalah investasi bangsa. Bila negara ingin mengurangi beban keluarga, program ini harus didukung anggaran yang pasti setiap tahun tanpa mengurangi mutu kampus," pungkas Fahira.
Program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto harus disiapkan secepatnya dan secara bertahap. 
BERITA TERKAIT: