Tuntutan itu disampaikan massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua saat menggeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).
Mereka menilai jajaran KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo telah melakukan dugaan hal menyimpang dengan membidik Lukas Enembe yang tidak bersalah.
"KPK stop intimidasi dan kriminalisasi. KPK harus bekerja secara profesional dan transparan," kata koordinator aksi, John Manufandu.
Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.
Komunitas Orang Papua Asli juga mengimbau KPK agar tidak bermain politik. Pasalnya, ada dugaan pesanan politik guna membuat sentimen negatif terhadap Lukas Enembe.
"Namun bagi yang sudah merasakan kinerja positif yang selama ini dilakukan Gubernur Lukas Enembe di tanah Papua membuat rakyat tetap yakin Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah," ujar John Manufandu.
Mereka juga mendesak KPK secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Lantaran apa yang dilakukan KPK telah mencedrai hati masyarakat Papua.
"KPK hentikan upaya kriminaliasi terhadap Gubernur Lukas Enembe. KPK harus segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami," tegas John Manufandu.
[rus]
BERITA TERKAIT: