IPW: Kedua Paslon Tidak Punya Konsep Jelas Soal Penegakan Hukum

Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Jumat (18/1).

“Dari debat perdana itu terlihat, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama dalam penegakan hukum,” kata Neta

Dari catatan IPW, persoalan utama dalam penegakan hukum di negeri ini ada empat. Pertama, yakni buruknya moralitas aparatur akibat tidak jelasnya Reward and punishment, sehingga sikap konsistensi aparatur lenyap dan sikap diskriminasi berkembang pesat.

“Tolok ukurnya selalu uang, mafia hukum tidak terkendali, lembaga pengawas tidak berfungsi, dan hukuman bagi aparatur yang kurang baik tidak maksimal yang terjadi justru saling melindungi,” ujar Neta.

Artinya, kata Neta,  perlu keberanian dari rezim yang berkuasa untuk memberikan sanksi yang berat bagi aparatur penegak hukum yang mempermainkan penegakan hukum seperti menjatuhkan hukuman mati.

Kedua, gaji dan tunjangan harus menjadi perhatian serius pemerintah yang berkuasa, sehingga kesejahteraan aparatur negara, khususnya aparatur penegak hukum terjaga.

Dan ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja, agar aparatur penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum.  Yang terakhir keempat, rezim yang berkuasa harus mendorong agar aparatur penegak hukum mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerjanya maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa.

“Keempat hal itu perlu dilakukan simultan dan terukur agar membuahkan hasil maksimal,” tambah Neta.

Karena, membangun penegakan supremasi hukum tidak bisa hanya dengan retorika, apalagi dengan retorika yang tidak jelas, tidak fokus, dan tidak terarah seperti yang ditampilkan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama.

“IPW berharap dalam Debat selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berani mengatakan, "saya minta KPU mencatat janji janji saya, jika saya terpilih sebagai presiden dan saya tidak menepati janji janji kampanye dan janji di Debat ini, KPU bisa menggugat saya atau melakukan mosi tak percaya pada saya,” pungkas Neta. [jto]