Breaking News:

Asosiasi dan Kementerian Beri Masukan Truk Sumbu 3 bagi AMDK Tak Dilarang Beroperasi Saat Natar..

Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

Upah Naik Turunkan Kriminal

Tiongkok Ancam Ambil Tindakan jika AS Makin Keras Soal Ekspor Chip

Pakar Sarankan Pemerintah Prabowo Jalankan 5 Prinsip Ekonomi Hijau Syariah

Sabtu, 30 November 2024

  • Translate Berita Bahasa Inggris
  • Share RMOL X
  • Tiktok RMOL
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Hukum

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

KPK Tunggu Jokowi-Ma'aruf Lengkapi LHKPN

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/soraya-novika-1'>SORAYA NOVIKA</a>
LAPORAN: SORAYA NOVIKA
  • Selasa, 14 Agustus 2018, 20:34 WIB
KPK Tunggu Jokowi-Ma'aruf Lengkapi LHKPN
Febri Diansyah/RMOL
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yang belum melengkapi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pemenuhan syarat mengikuti Pilpres 2019.

BERITA TERKAIT:

Markup Pengadaan Pengolahan Karet Kementan Rugikan Negara Rp73 Miliar
Markup Pengadaan Pengolahan Karet Kementan Rugikan Negara Rp73 Miliar
Diberi Wewenang Usut Korupsi TNI, Begini Respons KPK
Diberi Wewenang Usut Korupsi TNI, Begini Respons KPK
KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan
KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan
KPK Ungkap Markup Harga Pengolahan Karet di Kementan
KPK Ungkap Markup Harga Pengolahan Karet di Kementan
Pernah Mangkir, KPK Segera Periksa Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Pernah Mangkir, KPK Segera Periksa Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (14/8).

"Untuk Jokowi-Ma'aruf Amin semua sudah mengaktifkan e-LHKPN dan sudah dalam proses pengisian laporan atau draf laporan, tinggal melengkapi saja," jelasnya.

Febri pun menjamin bahwa KPK akan senantiasa memfasilitasi Jokowi-Ma'aruf terkait pelengkapan LHKPN masing-masing. Sehingga diharapkan dapat segera melaporkan ke KPK.

BACA JUGA:

Apresiasi Sayembara Rp8 Miliar dari Ara, KPK Harap Masyarakat Tertarik Informasikan Keberadaan Harun Masiku
Apresiasi Sayembara Rp8 Miliar dari Ara, KPK Harap Masyarakat Tertarik Informasikan Keberadaan Harun Masiku
Merasa Dirugikan Kasus Tak Jelas, Firli Bahuri Bakal Bersurat ke DPR
Merasa Dirugikan Kasus Tak Jelas, Firli Bahuri Bakal Bersurat ke DPR

"Tentu saja KPK akan memfasilitasi pihak-pihak yang ingin melaporkan harta kekayaannya tersebut, sesuai perintah undang-undang," imbuhnya. [wah] 

< SEBELUMNYA

Adhi Kismanto Bisa Kendalikan ASN Komdigi Untuk Tidak Blokir Website

BERIKUTNYA >

Markup Pengadaan Pengolahan Karet Kementan Rugikan Negara Rp73 Miliar

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA

Diberi Wewenang Usut Korupsi TNI, Begini Respons KPK
Hukum

Diberi Wewenang Usut Korupsi TNI, Begini Respons KPK

KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan
Hukum

KPK Usut Bau Amis Lelang Pengolahan Karet Kementan

KPK Ungkap Markup Harga Pengolahan Karet di Kementan
Hukum

KPK Ungkap Markup Harga Pengolahan Karet di Kementan

Kejagung Periksa Kerabat Lisa Rahmat di Kasus Ronald Tannur
Hukum

Kejagung Periksa Kerabat Lisa Rahmat di Kasus Ronald Tannur

Pernah Mangkir, KPK Segera Periksa Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Hukum

Pernah Mangkir, KPK Segera Periksa Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Merasa Dirugikan Kasus Tak Jelas, Firli Bahuri Bakal Bersurat ke DPR
Hukum

Merasa Dirugikan Kasus Tak Jelas, Firli Bahuri Bakal Bersurat ke DPR

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside
Bawaslu News November 2024

Copyright © 2024 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.