Yang Perlu Diawasi Itu DPR, Kan Koruptor Banyak Di Situ

Masa kerja Pansus Angket KPK di DPR akan berakhir pada 14 Februari mendatang. Pada masa akhir jabatannya nanti, pansus akan membuat rekomendasi yang akan dikirimkan pada pemerintah dan DPR.

Meskipun rekomendasi itu belum resmi diumumkan, namun publik sudah dikagetkan dengan salah satu poin yang akan diputuskan pansus. Ada dua halaman foto berisi rekomendasi pansus angket KPK yang viral di media sosial. Permintaan pembentukan lembaga pengawasan ter­hadap KPK ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Anggota Pansus Angket Masinton Pasaribu membenarkan, foto yang viral merupakan draf sementara rekomen­dasi hak angket yang dikirim ke semua fraksi. Salah satu isinya yakni permintaan pembentukan dewan pengawas KPK.

"Dewan pengawas nanti supaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan," kata Masinton di Jakarta, kemarin.

Namun usulan pansus itu sitolak may­oritas warga dunia maya. "DPR senangnya merecoki kerja KPK karena banyak ang­gota DPR ketakutan dicokok KPK," tulis akun @Kirikgoreng.

"@DPR_RI Jika rakyat butuh Dewan Pengawas @KPK_RI pastilah ban­yak yang menulis di medsos. Adapun saat ini rakyat sedang menyaksikan @ KPK_RI membongkar kasus e-KTP, rakyat menunggu hasilnya siapa saja sih aktor & bintang2 kasus tsb," kata akun @ arsyad_amran.

"Metode baru buat mengebiri kpk," kritik akun @sukanto_heri.

"Dewan pengawas lagi..jabatan lagi..akh­irnya jelas juga tujuannya apa. Cari-cari posisi jabatan aja," sindir akun @christbiond.

"Jika ada Rekomendasi Pansus KPK tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK yang keanggotaannya dipilih oleh Presiden bersama DPR, harus ditolak karena bisa menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi @jokowi," ujar akun @RustamIbrahim.

Sejumlah tweeps justru mengusulkan bila dewan pengawas yang dibentuk harusnya untuk DPR, bukan untuk KPK. "Kenapa nggak bikin pengawas DPR aja yang jelas-jelas banyak yang korup," kata akun @Suarahilman.

"Benar. Yang dibutuhkan itu pengawas DPR, bukan pengawas KPK," tegas akun @FathurRohman.

"Kenapa bukan Dewan Pengawas Khusus anti Perilaku KKN anggota Wakil Rakyat..." cuit akun @yoyokss.

"Ada nggak lembaga Pengawas untuk DPR da DPRD, rasanya lebih perlu.....!!!" timpal akun @DonnySanyoto.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mengatakan rencana lembaga pengawas tersebut masih dalam bentuk draf. Lembaga ini nantinya akan dibentuk pimpinan KPK.

"Nah Dewan Pengawas itu dibentuk oleh pimpinan KPK, melalui aspirasi publik. Ya silakan dipilih. Nanti apakah ada profesor, ada kiai, ada akademisi, ada pengamat, ada wartawan, ya monggo," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Namun akun @dody19652907 mengaku tak menolak bila harus dibentuk Dewan Pengawas KPK. "Dewan pengawasnya. Jangan orang-orang yang doyan korup," ujarnya.

"Boleh ada pengawas tapi tupoksinya tidak boleh menghambat tugas kpk (pen­gawas bukan atasan pimpinan kpk)" sam­bung akun @AnggiatNapitupulu.

"Perlu dibentuk Badan Pengawas Independen yang terdiri dari lintas profesi dengan integritas tinggi, meskipun sudah ada Dewan Kehormatan di intern KPK," ujar akun @jim_soepalal.

"Apakah orang KPK benar-benar diisi oleh orang yang benar-benar bersih, jujur dan adil sehingga KPK tidak mempunyai lembaga atau dewan pengawas? Lalu ba­gaimana cara pengawasan terhadap KPK," ujar akun @handoyo_92. ***

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google