"Saya di Komisi XI sebagai Wakil Ketua bidang transfer daerah jadi tidak bicara soal belanja departemen. Tidak ada kaitannya dengan e-KTP,' ungkap Dombokambey saat memberi keterangan dipersidangan Korupsi e-KTP di PN Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta, Kamis (27/4).
Sejak menjadi wakil ketua Badan Anggaran (banggar) DPR, Olly tidak mengetahui adanya program prioritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat pembahasan anggaran untuk tahun 2011 pun, Gubernur Sulawesi Utara itu mengklaim tidak tahu jika ada biaya optimalisasi untuk Kemendagri.
"Tidak ada pembahasan jenis belanja e-KTP. Banggar tidak melihat proyek Rp 5,9 T itu. Kami melihatnya Rp 2000 T secara nasional," tegasnya saat ditanya oleh Jaksa penuntut umum (JPU) terkait keterlibatannya ketika di komisi XI dengan proyek eKTP.
JPU sempat menanyakan apakah ada orang-orang yang mendekati dirinya untuk kepentingan anggaran proyek tertentu.
"Setelah disetujui komisi lain terkait proyek tertentu kami tidak boleh merubah apa pun itu melanggar undang-undang. Jadi untuk apa mereka mendekati saya,' jawabnya.
Olly Dombokambey diduga telah menerima uang sebesar US$ 1,2 juta dari proyek pengadaan KTP elektronik. Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.
Namun Dombokambey menyangkal dirinya kenal dengan Andi Agustinus.
"Sama sekali tidak kenal Agustinus. Baru lihat saat kasus korupsi e-KTP," demikian politisi PDI Perjuangan ini.
[sam]
BERITA TERKAIT: