"Anehnya lagi proyek Mambis saja belum ditender tapi Andi Narogong sudah dapat proyek penguatan Mambis di 13 Provinsi," ungkap Ketua Presidium Neta S. Pane dalam pesan singkat pagi ini.
IPW sendiri sudah melaporkan ke pimpinan Polri. Pimpinan Polri pun sepakat membatalkan semua proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong.
"Kita berharap pimpinan Polri konsisten karena publik akan memantau terus perkembangannya," tandasnya.
Saat ini Andi Narogong mendapat sorotan. Hal ini terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap E-KTP yang sedang ditangani KPK.
Bahkan dalam dakwaan yang dibacakan JPU, dia disebut salah satu dari lima orang yang didakwa bersama kedua terdakwa Irman dan Sugiharto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Kelima orang tersebut adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011.
[zul]
BERITA TERKAIT: