Pemuda Muhammadiyah: Unsur Penistaan Agama Yang Dilakukan Ahok Sudah Terpenuhi

Dia mengungkapkan pengangkatan topik tersebut bukan merupakan sikap penghakiman melainkan bentuk ungkapan perasaan hukum kekinian yang penting untuk disampaikan.

"Diskusi yang mengambil topik 'Akankah Ahok Di Penjara' ini merupakan respon dari perjalanan kasus penodaan agama yang sedang berlangsung," jelasnya.

Selai Faisal, hadir sejumlah pembicara lainnya. Yaitu, Dr. Abdul Choir Ramadhan, SH, MH (Komisi Hukum & Perundangan MUI), Dr. HM. Kapitra Ampera, SH, MH, Phd (Advokat Senior), Hj. Irena Handono (Pelapor dari Irena Center), Syamsu Hilal (Pelapor dari FAPA), M. Boerhanuddin SH, MH (Pelapor /Advokat Celebes), Dr. Amirsyah Tambunan (Wasekjen MUI), dan Pedri Kasman sebagai moderator.

Lebih jauh, Faisal menjelaskan, pasal 156a yang didakwakan kepada Basuki T. Purnama alias Ahok, memiliki kepentingan hukum hendak melindungi perasaan hukum dan ketentraman umat beragama.

Selain itu, sifat jahat dari pasal 156a yaitu menistakan dan merendahkan.

"Jika melihat relasi unsur 156a dengan alat bukti beserta kesaksian yang ada, dapat diduga si terdakwa telah memenuhi unsur kualifikasi delik," ungkap mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung ini.

Namun, dia menambahkan, itu semua tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim.

"Terlepas dari itu semua, sulit dipungkiri jika si terdakwa telah dipenjara secara sosial. Jelas Aksi Bela Islam yang diikuti jutaan umat Islam ketika itu bentuk sanksi sosial terhadap terdakwa. Itu artinya telah dipenjara secara sosial," tandasnya.

Ahok sendiri didakwa dengan pasal alternatif. Yaitu, Pasal 156 a KUHP yang ancaman hukuman lima tahun penjara, dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Pasal 156: "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara".

Pasal 156a: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa". [zul]