Senator Wilayah Barat Takut Melawan Irman

Anggota DPD asal Bengkulu, Ahmad Kanedi mengatakan, 40 anggota DPD dari wilayah barat memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pengganti Irman Gusman. Namun, ungkap dia, hingga tadi malam belum ada anggota DPD yang mende­klarasikan untuk menggantikan Irman.

"Yang pasti, semua anggota DPD dari wilayah barat punya hak maju untuk menggantikan Irman. Tapi, semuanya masih wait and see," ujar Kanedi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, sidang paripurna hari ini belum tentu mememilih penganti Irman. Selain mem­bahas pemberhentian Irman sebagai pimpinan DPD, sidang paripurna mengagendakan pem­bacaan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Bila sidang sepakat Irman diberhentikan sebagai Ketua DPD, pimpinan diharuskan menggelar proses pemilihan pengganti Irman. Batas waktu­nya, tiga hari setelah pemberhen­tian dilakukan. Kalau anggota DPD sepakat menunda pemi­lihan lebih dari tiga hari, tidak melanggar tatib juga. Sebab, tatib didasarkan kesepakatan anggota," jelas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono mengatakan, setelah Irman resmi diberhen­tikan, pimpinan sidang harus menggelar pemilihan pimpinan DPD baru. Menurut dia, pe­nundaan pemilihan pimpinan akan merusak tatanan hukum alias melanggar tatib DPD.

"Buat apa ada tatib kalau tidak ditaati. Ini bukan ranah politik. DPD harus menegakan aturan yang telah mereka buat sendiri," tegas Bayu saat dihubungi, kemarin.

Pimpinan DPD, lanjut dia, bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD lantaran melanggar tatib. Sebab, pasal 54 tatib DPD menegaskan, pimpinan DPD menggelar pelak­sanaan pemilihan pimpinan paling lama tiga hari setelah pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua DPD.

Setelah mendapatkan peng­ganti Irman, sambung dia, pimpinan DPD yang sudah lengkap, berjumlah tiga, melanjutkan pemilihan ketua DPD dari tiga pimpinan yang ada.

"Pelanggaran tatib merupa­kan bentuk pelanggaran etika sehingga dapat dilaporkan ke BK DPD," tandasnya.  ***