Penahanan Anggota Ormas Dikhawatirkan Memicu Konflik Etnis

"Kami sayangkan sikap polisi yang menahan anggota ormas Banten pada Selasa lalu (16/12). Padahal, antara pihak Adira Finance dan ormas Banten sudah sepakat berdamai dan mau bertanggung jawab. Adira pun meminta maaf atas kasus pengambilan motor Honda Vario milik Kudri (45), anggota BPPKB secara paksa oleh Martinus, debt collector Adira Finance Depok pada Rabu (3/12)," kata Kuasa hukum Ormas BPPKB Kota Depok, Fredy, dalam pernyataan pers, Sabtu (20/12).

Menurut dia, ormas Banten berniat baik menyelesaikan masalah ini secara damai dan musyawarah. Dia tidak ingin masalah ini berimbas pada konflik antar etnis.

"Kami tidak ingin adanya konflik etnis. Seharusnya polisi mendukung perdamaian ini, bukan malah menahan karena itu bisa menimbulkan dampak sosial yang mengarah pada konflik," kecam dia.

Karena itu, pihaknya akan melayangkan surat penangguhan penahanan ke Polres Kota Depok agar anggotanya dibebaskan dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Dia juga berharap, polisi bisa obyektif dalam menangani kasus.     

"Secara tertulis pernyataan berdamai sudah disepakati bersama agar tidak ada konflik berkepanjangan. Sikap polisi pun patut dipertanyakan, ada apa di balik penahanan ini?" kata dia.

Sementara itu, Ketua DPC Depok BPPKB, Tatang Tohani, menambahkan, pihaknya akan memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya yang ditahan. Ia pun meminta maaf kepada pimpinan Kantor Cabang dan pusat Adira Finance atas kejadian perusakan yang dilakukan massa. Ia juga meminta maaf kepada Kepolisian Depok.

"Kasus perusakan kantor Adira adalah aksi solidaritas dan spontanitas dari kawan-kawan yang kesal atas tindakan kekerasan oleh Martinus, debt collector dari Adira kepada rekannya. Korban pun mengalami luka tusuk di punggung dan leher," ungkapnya.

Tatang berharap, aksi kekerasan oleh jasa debt collector tidak terulang lagi kepada masyarakat luas. Dan pihak Adira bisa memperbaiki sistem jasa tersebut, agar lebih santun dan profesional. [ald]