KPK Hargai Penunjukan Azis Syamsuddin Jadi Ketua Komisi III

Azis pernah beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Simulator SIM yang ditangani KPK.

"Itu kan proses politik di DPR. Hak DPR memilih siapapun, kami tetap hormati keputusan itu," terang Johan Budi dalam keterangan pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/10).

Tidak ada kekhawatiran dari KPK bahwa mitra kerjanya di DPR itu akan menghambat kinerja maupun anggaran KPK.

"Kami tetap fokus pada urusan hukum," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin diamanatkan menjadi Ketua Komisi III DPR RI dalam keputusan sidang paripurna pemilihan pimpinan Komisi III di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (Rabu, 29/10).

Dalam sidang ini juga terpilih empat Wakil Ketua Komisi III. Mereka adalah Desmond J Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat) dan Mulfachri Harahap (PAN). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan hukum, Fadli Zon.

Komisi III DPR memiliki ruang lingkup hukum, HAM dan Keamanan. Mereka bermitra kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).

Pemilihan pimpinan Komisi III sama halnya dengan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya, di mana partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak hadir.
PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura belum menyetorkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan. Sementara PPP versi Suryadharma Ali sudah menyetorkan nama, tapi tidak hadir dalam sidang.

Namun sidang tetap berjalan karena sudah kuorum oleh anggota fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. [ald]