Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, usai menjadi narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menemukan Formulasi Pelaksanaan Fungsi Pengawas dan Pemutus oleh Bawaslu dalam Rangka Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu" di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Juli 2026.
"Saat ini kami sedang membahas APBN, Siklus Anggaran Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri," ujar dia.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pada saat ini Komisi II DPR masih membahas Pagu Indikatif tersebut dengan Kemendagri.
"Kami melihat bahwa disitu sudah ada satu usulan anggaran rekrutmen penyelenggara pemilu, itu berarti bahwa pemerintah membutuhkan anggaran tersebut untuk melakukan rekrutmen," sambungnya memaparkan.
Kendati begitu, Irawan menegaskan bahwa pihaknya memikirkan desain rekrutmen komisioner-komisioner penyelenggara pemilu tidak dilakukan secara bertahap, seperti yang terjadi pada Pemilu Serentak 2024.
"Ada satu desain juga yang ini juga sedang kami diskusikan di pembentuk undang-undang adalah kaitannya dengan rekrutmen serentak, teknisnya seperti apa saya belum bisa menyampaikan," urainya.
Pasalnya, lanjut Irawan, jika rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu Daerah dilakukan mengikuti Akhir Masa Jabatan (AMJ) masing-masing, diperkirakan efektifitas penyelenggaraan pemilu tidak berjalan.
"Tetapi yang pasti, kami tidak ingin lagi dalam proses tahapan yang sangat krusial jelang pungut hitung dan pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat proses penggantian penyelenggara pemilu," tuturnya.
"Kami ingin bahwa tahapan-tahapan yang memang bisa menunjang kesuksesan penyelenggara pemilu itu telah selesai dalam masa persiapan tidak dikerjakan dalam tahapan pelaksanaan," demikian Irawan menambahkan.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok anggaran yang dapat melaksanakan model rekrutmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah dilakukan serentak. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: