Busyro bilang, setidaknya terdapat hampir 100 orang rombongan menteri yang 'menyerobot' antrean tersebut.
"Kuotanya cukup banyak, di bawah 100. Tapi masalahnya apakah kuota ini haknya calon jamaah haji sehingga kemudian diambil over oleh orang-orang atau nama-nama yg sesungguhnya tidak bisa masuk dalam kualiifikasi sebagai petugas haji. Nah inilah letak masalahnya disitu," kata Busyro Muqaddas di kantor KPK Jakarta, Jumat (23/5).
Kata dia, rombongan itu di antaranya adalah sejumlah anggota DPR dan keluarga dari SDA, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
"Ada beberapa nama (anggota DPR) yang nanti akan bisa diikuti dalam perkembangannya. Ada keluarga menteri juga. Keseluruhan saya nggak ingat lagi, tapi kurang lebih di bawah 100 orang," terang dia.
Dalam perjalanan ke tanah suci itu, tambah dia, ada yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
"Ada APBN dan ada sektor BPIH. BPIH adalah uang yang berasal dari jamaah haji," demikian eks Ketua KY ini
.[wid]
BERITA TERKAIT: