Bahkan, menurut pengamat politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sepertinya lumrah saja. Bahkan, kasus pidana juga pernah terjadi di tubuh lembaga hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jalan keluarnya adalah negara harus merekonstruksi sistem hukum. Sistem hukum yang efektif dan efisien, mampu menjamin penegakan hukum secara benar dan sebagai sarana penggerak kesejahteraan masyarakat," tegas Martimus kepada wartawan, Kamis malam (3/10).
Dengan adanya sistem hukum yang kondusif tersebut maka dapat memberi rasa aman, nyaman dan kepastian bagi pencari keadilan maupun pelaku usaha. Menurut dia, Indonesia membutuhkan pemimpin nasional bertangan besi untuk mengatasai karut marut persoalan hukum.
"Untuk keluar dari kemelut hukum ini maka rakyat dengan kecerdasannya seharusnya telah mampu membaca situasi, berperan memilih pemimpin tegas dan visioner sebagai nahkoda perubahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," terangnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: