Trump Diduga Siapkan Operasi Militer Gulingkan Maduro

Lewat dalih pemberantasan kartel narkoba, Trump dilaporkan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk operasi militer di wilayah Venezuela.

Dikutip dari CNN pada Sabtu, 6 September 2025, sumber anonim menyebutkan serangan yang digagas Trump bukan semata ditujukan pada kartel narkoba, melainkan bagian dari strategi untuk menggulingkan Maduro.

Tanda-tanda itu mulai terlihat sejak awal bulan ini ketika militer AS menyerang kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia. 

Aksi tersebut disebut sebagai langkah awal untuk "membersihkan" Venezuela dari perdagangan narkotika sekaligus menekan rezim Maduro.

Beberapa pejabat Gedung Putih mengungkapkan, pengerahan kapal perang AS ke selatan Karibia dalam beberapa pekan terakhir dimaksudkan sebagai sinyal serius kepada Caracas. 

Armada yang dikirim termasuk kapal dengan rudal Tomahawk, kapal selam serang, pesawat tempur, serta lebih dari 4.000 pelaut dan marinir.

Selain itu, 10 jet tempur F-35 dilaporkan sudah ditempatkan di Puerto Rico untuk bergabung dalam latihan pendaratan amfibi bersama marinir.

Trump sendiri belakangan kerap melontarkan tuduhan bahwa Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba “Cartel de los Soles”. 

Pada Juli lalu, Kementerian Keuangan AS menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris khusus. Washington menuding mereka berhubungan dengan kartel narkoba besar, termasuk Tren de Aragua dan Sinaloa.

Tak berhenti di situ, pemerintah AS bahkan mengumumkan sayembara dengan hadiah 50 juta Dolar AS atau setara Rp823 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Maduro.

Meski demikian, ketika ditanya wartawan pada Jumat, Trump enggan blak-blakan soal rencana perubahan rezim di Venezuela. Ia hanya menyindir bahwa pemilu yang dimenangkan Maduro penuh kejanggalan.

“Kita bicara fakta bahwa (Venezuela) memiliki pemilu yang sangat aneh, jika dikatakan dalam bahasa yang lembut,” kata Trump.

Diketahui, Maduro telah memenangkan tiga pemilu berturut-turut sejak 2013. Pemilihan presiden terakhir pada 2024 juga diwarnai tuduhan kecurangan yang kian menggerus legitimasi pemerintahannya.