Komentar ini disampaikannya dalam podcast Trump 100 milik
Sky News, dan menjadi pengakuan paling eksplisit dari pejabat tinggi pemerintahan Biden mengenai dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Israel selama konflik yang berkepanjangan di Gaza.
“Tanpa keraguan lagi benar bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang,” kata Miller dalam wawancara tersebut, seperti dilihat redaksi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Miller mengakui bahwa tindakan militer Israel menunjukkan pola yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, namun belum ada satupun pelaku yang dimintai pertanggungjawaban.
“Kami tahu tentara Israel melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang, dan bahwa penyelidikan telah terungkap beberapa bulan yang lalu. Tetapi tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban hingga hari ini," kata dia.
Ia juga menjelaskan bahwa kejahatan perang dapat terjadi melalui dua jalur. Pertama adalah apakah suatu negara mengadopsi kebijakan untuk melakukannya dengan sengaja, atau bertindak gegabah dengan cara yang memfasilitasi kejahatan tersebut.
“Yang lainnya adalah tentang insiden individu, tindakan yang secara jelas memenuhi syarat sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara. Israel membuka penyelidikan, tetapi sejauh ini, belum ada yang dilindungi," jelasnya.
Miller juga mengungkap adanya perpecahan internal dalam pemerintahan Biden terkait dukungan terhadap Israel, khususnya dalam pengiriman senjata.
“Pada musim semi 2024, kami menangguhkan pengiriman bom seberat 900 pon karena kami tidak yakin bom itu digunakan dengan tepat di Gaza. Ada diskusi tentang izin transfer senjata lainnya, tetapi kami mendapati diri kami dalam posisi yang sangat sulit," paparnya.
Ia menambahkan bahwa meningkatnya kritik publik terhadap Israel, termasuk protes mahasiswa di AS dan pengakuan negara Palestina oleh Eropa, telah memperkuat keyakinan Hamas untuk tidak menyetujui gencatan senjata.
"Debat publik tentang dihilangkannya senjata dari Israel, protes di universitas-universitas AS, dan langkah-langkah Eropa untuk mengakui negara Palestina membuat para pemimpin Hamas percaya bahwa mereka tidak perlu menyetujui gencatan senjata. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujarnya.
Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena selama masa jabatannya dari tahun 2023 hingga awal 2025, Miller secara konsisten membela tindakan Israel dan menolak menyebut serangan di Gaza sebagai kejahatan perang, bahkan ketika jumlah korban sipil meningkat tajam.
Kritik terhadap Miller bukan hal baru. Dalam sebuah konferensi pers pada Juli 2024, ia dikecam karena menyeringai ketika ditanya mengenai lonjakan korban jiwa di Gaza.
BERITA TERKAIT: