"Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut," tegas Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Minggu (14/4).
Ketegasan ini diharapkan menjadi sikap bulat pemerintah, termasuk di bidang ekonomi. Apalagi, isu normalisasi dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
"Tidak ada alasan apa pun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina," papar Jazuli.
Bagi Indonesia, penolakan atas Israel adalah amanat konstitusi yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
"Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya," pungkas Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketegasan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel adalah langkah tepat di tengah berbagai tekanan normalisasi. 
(1).jpeg)
(1).jpeg)
BERITA TERKAIT: