Pada Kamis (14/3), Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan telah menunjuk penasihat ekonomi lamanya Mohammed Mustafa untuk mengisi jabatan perdana menteri menggantikan Shtayyeh.
Dalam sebuah pernyataan, Abbas meminta Mustafa untuk menyusun rencana penyatuan kembali pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, memimpin reformasi di pemerintahan, layanan keamanan dan ekonomi serta memerangi korupsi.
Menurut
Reuters, penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak dan merevitalisasi badan pemerintahan Palestina.
"Sebagai presiden, Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru menggambarkan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan internasional," ungkap laporan tersebut.
Mantan PM Shtayyeh mengundurkan diri pada bulan Februari dengan alasan perlunya perubahan di tengah perang Israel di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.
Kini, Mustafa yang merupakan seorang ekonom lulusan AS dan independen secara politik, harus menghadapi tugas membentuk pemerintahan baru untuk otoritas Palestina.
Pria berusia 69 tahun itu, pernah menjabat posisi senior di Bank Dunia dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri perekonomian.
Pada tahun 2015, Abbas menunjuk Mustafa sebagai ketua Dana Investasi Palestina (PIF), yang memiliki aset dan mendanai proyek senilai hampir 1 miliar dolar AS di seluruh wilayah pendudukan Palestina.
Dia menjabat sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2014, ketika dia memimpin sebuah komite rekonstruksi Gaza setelah perang tujuh minggu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina.
BERITA TERKAIT: