Hal itu disampaikan Biden lewat artikel opini yang diunggah di
The Washington Post, Sabtu (18/11).
“Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara,” kata Biden .
Opini tersebut diutarakan Biden untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang Amerika inginkan bagi Gaza setelah perang berakhir.
“Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah,” lanjut Biden.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel harus mempertahankan tanggung jawab militer secara keseluruhan di Gaza.
Biden juga mengatakan Amerika Serikat siap mengeluarkan larangan visa terhadap “ekstremis” yang menyerang warga sipil di Tepi Barat. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki Israel telah meningkat sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
“Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Biden.
Tepi Barat, yang merupakan rumah bagi 3 juta warga Palestina dan tinggal di antara lebih dari setengah juta pemukim Yahudi, telah mengalami konflik selama lebih dari 18 bulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran internasional karena kekerasan meningkat setelah 7 Oktober.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Otoritas Palestina (PA) pada akhirnya harus memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang Israel-Hamas. 
BERITA TERKAIT: