Klaim itu diumumkan oleh sekelompok perwira senior militer Gabon di televisi nasional pada Rabu dini hari (30/8). Mereka mengatakan hasil pemilu dibatalkan, semua perbatasan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan lembaga-lembaga negara dibubarkan.
"Atas nama rakyat Gabon, kami memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dengan mengakhiri rezim yang berkuasa saat ini," kata militer.
Menurut laporan
Reuters, suara tembakan keras terdengar di ibu kota Libreville setelah pengumuman tersebut.
Para prajurit memperkenalkan diri mereka sebagai anggota Komite Transisi dan Pemulihan Institusi. Lembaga-lembaga negara yang mereka nyatakan dibubarkan antara lain pemerintah, senat, majelis nasional, mahkamah konstitusi, dan lembaga pemilu.
Jika benar, kudeta tersebut akan menjadi kudeta kedelapan yang terjadi di Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020. Kudeta di Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad, dan Niger telah merusak kemajuan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Bulan lalu, militer merebut kekuasaan di Niger, menimbulkan kejutan di seluruh Sahel dan menyedot kekuatan global yang mempertaruhkan kepentingan strategis.
Ketegangan meningkat di Gabon di tengah kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan setelah pemilihan presiden, parlemen, dan legislatif pada akhir pekan.
Petahana, Bongo dan keluarganya telah mempertahankan kekuasaan selama 56 tahun.
Kurangnya pengamat internasional, penangguhan beberapa siaran luar negeri, dan keputusan pemerintah untuk memutus layanan internet hingga memberlakukan jam malam secara nasional setelah pemilu telah menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi proses pemilu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Militer Gabon mengklaim telah mengambil alih kekuasaan, beberapa menit setelah badan pemilihan negara bagian mengumumkan Presiden Ali Bongo telah memenangkan masa jabatan ketiga. 
BERITA TERKAIT: