Keputusan itu dikeluarkan setelah partainya United Thai Nation mengalami kekalahan dalam Pemilu 2023 pada Mei lalu.
Prayut yang telah berkuasa selama sembilan tahun di Thailand melalui kudeta militer, dikabarkan akan tetap menjadi perdana menteri sampai terbentuknya pemerintahan baru di negara itu.
Seperti dikutip
CNN, kekuasaan Prayut sebagai perdana menteri telah diwarnai oleh berbagai tindakan otoriter dan meningkatnya ketidaksetaraan.
Pada 2020, aksi protes yang diprakarsai oleh generasi muda Thailand menuntut pengunduran diri Prayut. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pemulihan demokrasi dan mengecam penindasan terhadap hak sipil dan kebebasan.
Pengunduran dirinya ini lantas memberi isyarat bahwa Prayut mengakui keinginan rakyat dan siap untuk memberikan kesempatan pada kepemimpinan baru dalam negara tersebut.
Dalam pemilu 2023 lalu, Partai Progresif Maju berhasil unggul dan memenangkan mayoritas kursi dengan dukungan signifikan dari generasi muda Thailand. Sementara itu, partai oposisi utama, Pheu Thai, juga berada di posisi kedua dengan popularitas yang tetap kuat.
Pengumuman itu datang saat parlemen baru tengah bersiap untuk melakukan sidang pada Kamis (13/7) untuk mengadakan pemungutan suara tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya di Thailand.
BERITA TERKAIT: