Deklarasi tersebut merupakan bagian dari usulan yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan Kabinet Keamanan Israel menggelar pemungutan suara untuk mengadopsinya pada Minggu (9/7).
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip
AFP, kantor perdana menteri mengatakan usulan tersebut berisi Israel akan bertindak untuk mencegah runtuhnya Otoritas Palestina.
Di dalam deklarasi tersebut, Israel juga menuntut PA untuk menghentikan aktivitas anti-Israel di berbagai area diplomatik, serta menghentikan hasutan dan pembangunan ilegal di Area C di Tepi Barat yang diduduki.
Tuntutan lain termasuk menghentikan "pembayaran kepada keluarga teroris", yang merujuk pada tunjangan yang diberikan PA kepada keluarga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel dan mereka yang ditahan di penjara Israel.
Pemerintah Israel juga memerintahkan moratorium rencana pembangunan Palestina di beberapa bagian Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967.
Kantor perdana menteri menyebut, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan memberikan langkah-langkah untuk menstabilkan PA.
Langkah-langkah yang diusulkan mungkin termasuk pembentukan zona industri untuk warga Palestina di Area C Tepi Barat dan langkah lain untuk mendukung ekonomi Palestina.
Deklarasi ini diadopsi hanya beberapa hari setelah serangan militer besar-besaran yang dilakukan oleh Israel di Kota Jeni, Tepi Barat. Serangan tersebut tercatat sudah menewaskan 12 warga Palestina dan satu tentara Israel.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Israel telah mengadopsi deklarasi untuk mencegah runtuhnya Otoritas Palestina (PA), terlepas dari berbagai serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah yang diduduki. 
BERITA TERKAIT: