Junta Myanmar Siap Kirim Menlu untuk Pertemuan ASEAN

"Menteri Luar Negeri Than Shwe telah diundang ke pertemuan di Thailand dan akan hadir," kata tim informasi junta Myanmar pada Sabtu (17/6).

Pertemuan yang rencananya digelar di Bangkok pada Senin (19/6) itu dikabarkan akan membahas mengenai krisis politik yang melanda Myanmar sejak kudeta dan upaya penyelesaiannya, dengan melibatkan junta secara langsung.

Myanmar telah mengalami kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi.

Menurut kelompok pemantau lokal, sejak saat itu, lebih dari 3.600 warga sipil telah tewas dalam penindasan militer setelah militer berkuasa, sementara PBB melaporkan bahwa lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Mengutip TRT World pada Minggu (18/6), ASEAN sejauh ini telah berusaha memediasi krisis di Myanmar. Namun, upaya diplomatiknya hingga saat ini belum juga membuahkan hasil yang signifikan dalam menghentikan pertumpahan darah antara militer dan kelompok anti-kudeta.

Untuk itu, Pemerintah Thailand sebagai tuan rumah telah mengusulkan pertemuan informal selama dua hari dengan mengundang Myanmar secara langsung untuk bertemu beberapa menteri luar negeri ASEAN.

Namun, beberapa pihak seperti Singapura menyatakan keberatannya. Menurut Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, kondisinya masih belum tepat untuk melibatkan kembali junta militer dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

"Kami yakin masih terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta pada tingkat puncak atau bahkan pada tingkat menteri luar negeri," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada perbaikan dalam situasi di Myanmar. Selain itu, ASEAN juga telah melarang junta militer Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat atas karena Myanmar disebut telah gagal dalam menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dua tahun lalu.

Pertemuan puncak ASEAN pada Mei lalu juga tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam rencana perdamaian, dengan Presiden RI, Joko Widodo sendiri telah mengingatkan bahwa blok tersebut berisiko menjadi tidak relevan jika tidak ada perkembangan yang dihasilkan.