Selama pengarahan di pesawat kepresidenan menuju Jepang, Biden mengatakan ia bersama dengan para pemimpin G7 lainnya akan berpartisipasi dalam sejumlah acara selain membahas konflik Ukraina.
Ketika salah seorang wartawan bertanya apakah Biden berniat mengeluarkan permintaan maaf atas peristiwa bom atom di kota-kota Jepang, Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, menjawab "tidak".
Joe Biden memang dijadwalkan mengunjungi Peace Memorial di Hiroshima pada Jumat (19/5) dan bertemu dengan orang-orang yang selamat dari ledakan nuklir. Diperkirakan sekitar 135.000 warga sipil terbunuh oleh bom atom yang digunakan pada tahun 1945 dengan 69.000 lainnya terluka.
Namun, Sullivan mengatakan bahwa Biden tidak akan membuat pernyataan saat ia berada di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima itu.
"Presiden tidak akan membuat pernyataan di Peace Memorial Park," kata Sullivan. "Dia akan berpartisipasi dengan para pemimpin G7 lainnya dalam peletakan karangan bunga dan beberapa acara lainnya. Tapi ini bukan, dari sudut pandangnya, momen bilateral. Ini dia, sebagai salah satu pemimpin G7, datang untuk memberi hormat," tegas Sullivan.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin dunia G7, berasal dari Hiroshima. Sullivan mengatakan kunjungan Biden ke tugu peringatan itu dilakukan untuk menghormati Kishida, yang memasuki politik Jepang sebagai anggota Dewan Perwakilan Jepang untuk Distrik Pertama Hiroshima, seperti dikutip dari
Daily Mail.
Peace Memorial adalah sisa-sisa satu-satunya bangunan di Hiroshima yang selamat dari ledakan nuklir. Situs ini mencakup tugu peringatan untuk orang mati, Peace Dome yang dibom, dan museum tentang bom. Taman Perdamaian didedikasikan untuk mengejar perdamaian dan perlucutan senjata nuklir.
Keberangkatan Biden ke Jepang bersamaan dengan genting permasalahan yang dihadapi di dalam negeri terkait batas utang AS di mana negara itu harus segera mengambil keputusan.
Departemen Keuangan mengingatkan Biden bahwa AS dapat gagal bayar, setidaknya paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak bertindak.
BERITA TERKAIT: