Pemerhati Islam, HAM, dan demokrasi Siti Ruhaini Dzuhayatin menuturkan, ada peristiwa di balik kemunculan Taliban dan kelompok-kelompok militan Islam di Afghanistan.
Dalam sejarahnya, Afghanistan seperti Indonesia, yang menjadi negara jajahan Eropa. Ketika Indonesia dijajah Belanda, Afghanistan dan negara-negara Asia Selatan dijajah oleh Inggris.
"Tapi di Afghanistan, setelah Inggris melepaskan daerah Asia Selatan, yang terjadi adalah Afghanistan kembali pada keemiran, kesultanan," kata Siti dalam diskusi
RMOL World View bertajuk "Menyoal Janji Manis Taliban untuk HAM dan Perempuan" pada Senin (23/8).
Anggota Afghanistan-Indonesia Women Solidarity Network (AIWSN) ini menyebut, selama monarki hingga awal 1980-an, Afghanistan cukup berhasil melakukan modernisasi dengen memberi hak sekolah hingga hak publik kepada perempuan. Bahkan ketika itu juga Afghanistan melakukan modernisasi untuk pendidikan Islam.
Meski begitu, Siti juga mengatakan, memang ada jarak antara elit dan masyarakat biasa sehingga kerap memunculkan ketegangan-ketegangan. Namun situasi itu juga terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.
"Kemudian muncul kelompok dan partai komunis Afghanistan yang kemudian mengambil alih pemerintahan dari monarki. Dari situ sebetulnya ketegangan terjadi," lanjut tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini.
Selama pemerintahan komunis di Afghanistan, muncul larangan agama yang sangat kuat. Para ulama mendapat perlakuan kejam, hingga pembunuhan. Itu memicu trauma yang luar biasa bagi masyarakat Afghanistan, yang memang memiliki basis keagamanan yang dipimpin para mullah.
"Kekejaman-kekejaman itulah yang sebetulnya mengentalkan satu bentuk sentimen populisme Islam, di bawah kepemimpinan para mullah dan syarif di daerah itu," jelasnya.
Pada akhirnya, perlawanan terhadap komunisme bukan hanya muncul dari sisi agama, namun juga politik. Akibatnya, sentimen-sentimen dari kelompok keagamaan itu menjadi akar-akar politik.
Situasi itu diperburuk lantaran Afghanistan tidak memiliki wadah organisasi Islam modern seperti halnya di Indonesia, layaknya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun Persis. Organisasi-organisasi itu sangat penting untuk mengelola etika kelompok etno-religious di ruang publik.
Dimotori oleh para pemimpin karismatik, akhirnya muncul perlawanan-perlawanan fanatis.
"Jadi
fighting back-nya itu, karena tidak ada basis-basis institusi-institusi
civil society yang modern, maka jadinya sentimen-sentimen keagamaan militan," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: