Ragukan Gencatan Senjata, Diplomat Top: Tidak Ada Jaminan! Negosiasi Israel-Palestina Tetap Jadi Masalah

Setelah pengumuman itu, sorak sorai rakyat Gaza dan benyak orang di seluruh dunia terdengar memekikkan suka cita. Namun sejumlah pihak meragukan bahwa gencatan senjata benar-benar terlaksana.
Palestina, walau merasakan kegembiraan akan berakhirnya perang, memandang waspada kesepakatan damai itu. Menteri luar negeri Palestina, Riyad al-Maliki, bahkan mengatakan tidak ada jaminan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas terlaksana sepenuhnya.

Menurutnya gencatan senjata itu hanya datang dari pihak Israel.

“Tidak ada jaminan sama sekali, ya, tidak ada jaminan sama sekali. Sebab, Israel mencanangkan gencatan senjata itu sepihak. Bahwa mereka telah mengambil keputusan itu sendiri,” kata al-Maliki dalam sebuah wawancara eksklusif, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (22/5).

Sementara menurutnya, Mesir, Qatar dan PBB-lah yang memainkan peran penting dalam merundingkan gencatan senjata.

"Karena peran merekalah maka gencatan senjata ini tercapai dan kami mendapat persetujuan itu," kata al-Maliki.

Pejabat di Dewan Hubungan Luar Negeri, yang juga mantan utusan khusus AS untuk negosiasi Israel-Palestina, Martin Indyk, mengatakan pada Jumat (21/5) bahwa dia melihat sedikit ruang untuk kemajuan diplomatik setelah gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza.

Menurutnya, Hamas dan Israel sesungguhnya dan masih sama-sama menentang (kesepakatan itu).

“Apakah ada potensi negosiasi antara Israel dan Otoritas Palestina? Ini tetap menjadi bagian dari masalah. Apakah kita pernah mengambil langkah ke arah itu? Kita sudah mencobanya. Saya sendiri terlibat dalam upaya terakhir di tahun 2014. Dan itu berakhir dengan kegagalan," katanya.

Upaya tersebut sebagian gagal karena Otoritas Palestina enggan membuat segala jenis konsesi dengan Israel yang dapat digambarkan sebagai pengkhianatan oleh Hamas.

Indyk mengatakan, pemuda Palestina, yang menjadi ujung tombak gerakan non-kekerasan untuk persamaan hak di Israel dan diperlakukan secara adil di bawah pendudukan di Tepi Barat, dapat memperoleh dukungan internasional.

"Tapi saya tidak melihat kepemimpinan Palestina berada di belakang itu," kata Indy.