Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Sabtu (15/8), Rouhani menyoroti kehadiran Presiden Donald Trump dalam normalisasi hubungan UEA dan Israel.
Lantaran, kesepakatan damai antara UEA dan Israel tersebut diumumkan oleh Trump pada Kamis (13/8), menjelang pemilihan presiden (pilpres) AS pada November 2020.
Mengaitkan dengan kondisi politik dalam negeri AS, Rouhani menyebut normalisasi hubungan UEA dan Israel bertujuan untuk menghimpun dukungan bagi Trump untuk mengamankan masa jabatannya yang kedua. Terlebih, pengumuman tersebut disampaikan di Washington.
“Lalu mengapa itu terjadi sekarang? Jika bukan kesepakatan yang salah, mengapa kemudian diumumkan di negara ketiga, di Amerika?" ujar Rouhani seperti dikutip
Reuters.
"Jadi (demi) seorang pria di Washington memenangkan suara, Anda mengkhianati negara Anda, rakyat Anda, Muslim dan dunia Arab?" tambahnya merujuk pada Trump sebagai pria di Washington.
Lebih lanjut, Rouhani mengatakan, UEA telah membuat kesalahan besar dengan menormalkan hubungannya dengan Israel.
"Mereka (UEA) sebaiknya berhati-hati. Mereka telah melakukan kesalahan besar, tindakan pengkhianatan. Kami berharap mereka akan menyadari dan meninggalkan jalan yang salah ini," terangnya.
Melalui kesempatan tersebut, Rouhani juga memperingatkan UEA untuk tidak mengizinkannya sebagai batu loncatan Israel di Timur Tengah.
Iran telah menjadi salah satu negara yang menolak dengan keras normalisasi hubungan UEA dan Israel.
Surat kabar garis keras,
Kayhan bahkan menerbitkan artikel-artikel kecaman bagi UEA. Salah satunya dengan menyebut UEA menjadi "target yang sah untuk perlawanan".
Pemimpin redaksi
Kayhan adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
"Pengkhianatan besar UEA terhadap rakyat Palestina akan mengubah negara kecil dan kaya ini, yang sangat bergantung pada keamanan, menjadi 'sasaran yang sah dan mudah' bagi perlawan," tulis
Kayhan dalam halaman utamanya.
Selama ini, Iran menyebut atau mengasosiasikan militan dan negara-negara kawasan yang menentang Israel serta Amerika Serikat (AS) sebagai front "perlawanan".
BERITA TERKAIT: