Media Israel akhir pekan ini melaporkan bahwa Dewan Keamanan Nasional negara itu akan mencabut izin yang memungkinkan sekolah-sekolah UNRWA beroperasi mulai tahun ajaran berikutnya. Sekolah-sekolah tersebut akan digantikan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh kota Yerusalem, yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Israel.
Namun pihak UNRWA mengaku tidak ada informasi atau pemberitahuan dari Israel mengenai rencana tersebut.
"Keberadaan UNRWA di Yerusalem bukan hadiah dari Israel," kata jurubicara UNRWA Sami Meshasha dalam keterangan yang dirilis Minggu (20/1).
"Ada perjanjian bilateral yang mengikat Israel untuk menghormati instalasi lembaga, yurisdiksi dan kekebalan di Yerusalem," katanya.
"Selain itu, Israel adalah pihak yang terlibat pada Konvensi Pengungsi 1946, dan upaya-upaya semacam itu melanggar Konvensi ini," sambungnya seperti dimuat
Al Jazeera.
UNRWA mengelola tujuh sekolah di dua kamp pengungsi di Yerusalem Timur yang diduduki dan melayani total 3.000 siswa.
Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan keputusan Israel adalah penghinaan langsung terhadap komunitas internasional dan mengabaikan hukum.
"Langkah provokatif ini sengaja menargetkan para pengungsi Palestina dan hak-hak mereka dijamin oleh hukum internasional dan kemanusiaan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi Palestina Wafa.
[mel]
BERITA TERKAIT: