Bantu Muslim Uighur, Pemerintah Harus Utamakan Kemanusiaan Daripada Investasi

Terlebih, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah meminta pemerintah Tiongkok menutup kamp pendidikan ulang karena dinilai melanggar hak asasi manusia terhadap muslim Uighur.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mendesak pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam politik internasional.

"Pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam membantu etnis Uighur keluar dari problem pelanggaran HAM yang mereka terima," kata kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Aboe Bakar, ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok dalam hal investasi jangan dijadikan dalih untuk tidak bersikap. Seolah mengamini krisis yang menimpa muslim Uighur.

"Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain," jelasnya.

Karenanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah untuk bersikap terhadap kejahatan yang dialami muslim Uighur.

"Presiden dan Kemenlu harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM," tegas Aboe Bakar. [wah]