Debat yang disiarkan langsung oleh National Election Broadcasting debate Commission itu menghadirkan empat orang ketua komite khusus dari masing-masing partai politik yang bekerja merumuskan rencana reformasi parlemen.
Keempatnya adalah Kim Moon-soo dari partai berkuasa Saenuri, Won Hye-young dari partai oposisi terbesar New Politics Alliance for Democracy, Oh Byung-yun dari partai oposisi Unified Proggressive Party, dan Sim Sang-jeunh dari Justice Party.
Dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam itu, seperti dikutip
Korea Kini, keempat politisi sepakat untuk merubah prinsip-prinsip terkait perlindungan dan hak-hak istimewa anggota parlemen (Majelis Nasional), termasuk menghapus ketentuan bahwa anggota parlemen yang menjabat tidak boleh dijebloskan kedalam jeruji besi.
Pada kesempatan ini, Kim yang merupakan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi, juga menyarankan prinsip "tidak kerja tidak diupah" harus diterapkan. Prinsip ini berarti bahwa anggota parlemen yang tidak mengerjakan tugasnya dalam suatu keadaan tertentu, misalnya jika mereka ditahan, maka tidak akan diberi upah tahunan.
Ini juga berlaku ketika anggota parlemen tidak hadir dalam sesi rapat atau partai gagal mengumpulkan anggotanya dalam sebuah pertemuan.
"Upah harus dipotong jika anggota parlemen tidak hadir meskipun hanya satu kali dalam sesi rapat" timpal Won..
Akan tetapi, keempat politisi ini berbeda pendapat dalam masalah terkait pengurangan jumlah anggota yang dipilih berdasarkan sistem proporsionalitas perwakilan.
Kim mengatakan bahwa jumlahnya harus dikurangi, sementara Oh dan Sim dari partai minoritas mengatakan bahwa sistem tersebut membantu umtuk menjaga anggota baru dalam parlemen.
[mel]
BERITA TERKAIT: