"Saya tidak berpikir untuk merevisi (pernyataan) di bawah kabinet saya," kata Abe dalam sesi pertemuan Komite Anggaran Majelis Tinggi pada Jumat (14/3), seperti dilansir
Japan Times.
Hal tersebut diikuti oleh sejumlah pernyataan senada dari beberapa anggota kabinet lainnya. Penegasan Abe tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dengan Korea Selatan, sekaligus mematahkan spekulasi yang berkembang di "negeri ginseng" tersebut.
Sejumlah spekulasi dan kritik keras dilayangkan oleh Korea Selatan setelah Abe mengungkapkan rencananya untuk meneliti kembali bagaimana pernyataan Kono disusun, termasuk rencana untuk memverifikasi kesaksian 16 wanita penghibur Korea Selatan korban perbudakan yang menjadi dasar dibentuknya pernyataan Kono oleh Sekretaris Kabinet Yohei Kono tahun 1993.
Korban budak seks Jepang terbanyak terdapat di Korea. Sekitar 200 ribu wanita Korea selama tahun 1930-an hingga tahun 1940-an dipaksa menjadi budak seks para tentara Jepang yang menduduki daratan Korea pada masa itu.
Setelah Perang Dunia II usai dan Korea Selatan mendapatkan kemerdekaannya, negara tersebut menuntut pengakuan dan permintaan maaf Jepang atas perilaku tentaranya tersebut.
Namun baru pada tahun 1993, Jepang melalui Sekretaris Kabinet Yohei Kono mengeluarkan pernyataan Kono yang untuk pertama kalinya mengakui bahwa ada keterlibatan tentara dalam memaksa dan merekrut perempuan untuk dijadikan budak seks Jepang sebelum dan selama masa Perang Dunia II.
Nah, sejumlah politisi konservatif baru-baru ini menyerukan untuk meninjau kembali pernyataan tersebut dan menyebut bahwa pernyataan Kono tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Hal tersebut kembali menyulut kritik dari Korea Selatan.
Kini, Abe kemudian mematahkan pernyataan liar itu. Lebih lanjut Abe justru menyebut bahwa ia juga mengakui dan sejalan dengan permintaan maaf resmi yang dikeluarkan oleh Jepang pada tahun 1995 kepada korban perang.
"Berdasarkan pandangan sejarah saya sendiri, saya telah mengambil posisi yang dipegang oleh kabinet sebelumnya," jelas Abe, merujuk pada permintaan maaf resmi dan mendalam yang dikeluarkan Perdana Menteri Tomiichi Murayama pada tahun 1995.
Penegasan Abe tersebut membenarkan pernyataan Murayama ketika bertandang ke Korea Selatan pertengahan Februari lalu. Di hadapan Majelis Nasional Korea Selatan, Murayama pada saat itu meyakini bahwa Abe akan menghormati permintaan maaf Jepang kepada Korea Selatan terkait kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang semasa perang.
Permintaan maaf semacam itu telah lama dijadikan dasar pertimbangan bagi Korea Selatan untuk menjalin hubungan bilateral dengan Jepang.
[ald]
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menarik kembali "Pernyataan Kono" tahun 1993 yang berisi permintaan maaf Jepang atas tindakan prajuritnya yang memaksa wanita negara jajahan menjadi budak seks di tempat prostitusi militer semasa Perang Dunia II. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: