RMOL. Tak dapat dipungkiri, konflik antar negara kerap dipicu maÂsalah maritim. Kemarin, tujuh neÂgara di kawasan Asia TengÂgara dan Papua Nugini mengÂikuti peÂlatihan Zona Ekonomi EkskluÂsif (ZEE) yang dipraÂkarÂsai IngÂgris di Jakarta. TuÂjuannya membantu penyelesaian maÂÂsalah maritim di wilayah tersebut.
Beberapa kasus maritim yang mencuat belakangan ini adalah maÂsalah perbatasan laut. PotenÂsi konflik tersebut bisa dilihat dari klaim bersama antara VietÂnam, Brunei, Malaysia, FilipiÂna, ChiÂna dan Taiwan di Laut China SeÂlatan. Selain itu, pencuÂrian ikan juga sering terjadi. Sembilan kaÂpal ikan dari VietÂnam tertangkap karena menÂcuri ikan di perairan Natuna, IndoÂnesia, pada 29 September 2011.
Inggris merupakan negara maÂritim yang handal menangani isu maritime safety dan security serta upaya-upaya terkait dengan proÂtection of marine enÂvirÂonÂment. Dan pengalaman inilah yang diÂbutuhkan negara mariÂtim lain, termasuk Indonesia.
Kursus ZEE berlangsung pada 24-28 Oktober 2011. Delegasi InÂÂdonesia yang menghadiri peÂlatihan ini berjumlah 32. Papua Nugini dan Timor Leste masing-masing mengirim perwakilan dua orang, juga Brunei DaÂrusÂsalam dan Filipina. SeÂdangÂkan MalayÂsia dan Singapura mengiÂrim satu peserta. Pelatihan ZEE di Jakarta ini adalah yang ke-5 dari ke-36 kali di luar negeri.
Unit Pelatihan Internasional dan Persemakmuran (InterÂnaÂtional and Commonwealth TraiÂning Unit-ICTU) yang meruÂpaÂkan bagian dari Angkatan Laut Inggris menjadi pelaksana peÂlatihan tersebut.
“Indonesia dan negara-negara tetangga sering mengalami perÂsoalan berkaitan dengan batas teritorial laut. Pelatihan ini dihaÂrapÂkan mampu menyelesaikan beÂberapa persoalan tersebut,†kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian PerÂÂtaÂhanan Mayor Jenderal SuÂwarno saat membuka pelatihan di JaÂkarta, kemarin.
Suwarno mengakui, persoalan perbatasan laut tersebut diseÂbabkan karena sulitnya mengÂimplementasikan hukum laut internasional dan ZEE yang suÂdah diratifikasi sejak 1992.
“Hadirnya peserta dari MaÂlayÂsia, Singapura, Brunei DarusÂsalam, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini akan membantu penyelesaian masalah perbatasan, pembajakan kapal, dan terorisme di wilayah ini,†katanya.
Dalam siaran persnya, Atase Pertahanan Kedutaan Inggris untuk Indonesia Kolonel Philip Thorpe mengatakan, sulitÂnya implementasi hukum laut interÂnasional disebabkan karena keÂbeÂragaman bahasa yang diguÂnakan. Hal ini memunculkan inÂterpretasi berbeda di setiap neÂgara yang daÂpat memperburuk stabilitas kawasan.
“Pelatihan ZEE yang dihadiri perwakilan dari tujuh negara itu akan memungkinkan mereka berbagi pesan yang sama seÂhingÂga sikap saling menghorÂmati dan memahami dapat terÂbangun,†terang Thorpe.
Instruktur pelatihan adalah MaÂyor Ted Bath yang sudah berÂÂpengaÂlaman mengadakan peÂlatihan seÂjenis sebanyak 23 kali, delapan kali di Inggris dan 15 di luar Inggris.
“Isu keamanan laut saat ini telah mengalami perkembangan. Perkembangannya tidak akan hanya berujung pada pertemÂpuran dan penguasaan garis wiÂlayah melalui militer, tetapi lebih meluas ke arah terancamnya ekoÂnomi, sosial dan lingkungan,†kaÂta Bath, kemarin.
“Pelatihan ini bertindak seÂbaÂgai katalis untuk meningkatkan kerja sama maritim dan meÂnumÂbuhkan hubungan kerja yang baik antara negara tetangga di berÂbagai wilayah di dunia. Kami juga bangga bekerja sama dengan Indonesia,†tutur Bath. [rm]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: