Dalam pernyataan yang disebarluaskan oleh televisi dan radio Thailand, Abhisit mengatakan sengketa perbatasan melalui Regional Border Committee yang dapat diselenggarakan baik di Thailand atau Kamboja. Pertemuan ini diyakini mampu menormalkan kembali kehidupan penduduk desa di daerah perbatasan yang disengketakan.
Abhisit juga menegaskan bahwa sengketa perbatasan harus diselesaikan oleh kedua tetangga dan tidak ada negara lain harus diizinkan untuk campur tangan dalam masalah ini.
Namun, keinginan Abhisit untuk menyelesaikan konflik ini secara bilateral tidak mendapatkan respon dari pemerintah Kamboja yang keukeuh ingin membawa masalah perbatasan ini ke forum internasional.
"Thailand tidak akan masuk ke perangkap Kamboja, dimana (negara) tetangga ini mencoba untuk meningkatkan konflik (agar terlihat) begitu hebat hingga seakan-akan tidak dapat diselesaikan di tingkat bilateral," ujar Abhisit seperti dikutip
MCOT, (Minggu, 24/4)
Abhisit berharap bisa bertemu dengan Perdana Menteri Hun Sen pada KTT ASEAN yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 7 Mei mendatang.
"Jika saya memiliki kesempatan (Bertemu Hun Sen), saya ingin berbicara dengan dia tentang (penyelesaian) konflik Thailand-Kamboja," kata perdana menteri Thailand.
Sejak Jumat (22/4), tentara kedua negara terlibat beberapa kali bentrokan di perbatasan, tepatnya di sebelah barat kuil yang sudah berusia sekitar 900 tahun, Preah Vihear. Daerah yang disengketakan sejak tahun 2008 setelah UNESCO menetapkannya sebagai warisan umat sedunia (
common heritage of mankind). Bentrokan ini telah menewaskan tujuh tentara dan memaksa lebih dari 30.000 penduduk desa diperbatasan untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman.
[arp]
BERITA TERKAIT: