Ajang yang mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pembeli tersebut akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
JITEX 2026 menghadirkan sejumlah agenda bisnis, mulai dari pameran produk, business matching, forum bisnis dan investasi, hingga penandatanganan kerja sama antara pemasok, pembeli, dan investor.
Ketua Umum Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, mengatakan target Rp16 triliun berasal dari potensi investasi dan perdagangan.
JITEX menjadi pintu bagi produk lokal, termasuk produk binaan Jakpreneur, untuk masuk ke jaringan ritel modern dan pasar business to business (B2B).
“ATTEC dan HIPPINDO memiliki jaringan dengan berbagai asosiasi pemasok yang menaungi pelaku UMKM. Kami harapkan jaringan ini bisa menjadi jalur bagi produk lokal Jakarta masuk ke ritel modern, restoran, hingga sektor makanan dan minuman,” kata Budi dalam konferensi pers JITEX 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Selain perdagangan, JITEX menjadi wadah penjajakan investasi asing. Sejumlah agenda investment forum telah dilakukan di Guangzhou dan Shenzhen, China. Hasil penjajakan tersebut dibawa ke JITEX 2026 guna mempertemukan calon investor dengan pelaku usaha di Indonesia.
“Harapannya mereka tertarik untuk membuka perusahaan dan berusaha di Indonesia. Kita juga harapkan mereka dapat membeli barang-barang lokal dan membawa investasi,” kata Budi.
Mengusung tema “Ignite the Economy”, JITEX 2026 juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai lokomotif perekonomian nasional. Budi menilai posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan dan bisnis membuat pergerakan ekonomi di ibu kota dapat memberi dampak terhadap daerah lain.
“Jakarta ini sangat sentral. Ignite the Economy ini memang nanti dari Jakarta bisa menyalakan ekonominya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan JITEX tahun ini merupakan yang ketiga dan untuk pertama kalinya digelar asosiasi usaha tanpa menggunakan APBD.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah. Dampak kolaborasi juga perlu diukur, termasuk melalui sinergi organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan sektor swasta.
“Kami rasa akan menjadi hal yang sangat bagus jika kita menghitung kegiatan bukan dari jumlah event-nya saja, tapi kita bisa mengukur dampaknya sekaligus menjadikan ini sebagai batu uji untuk memperkuat kolaborasi,” jelas Yustinus, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,52 persen pada triwulan II menunjukkan kuatnya peran ibu kota sebagai kota jasa dan perdagangan. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,32 persen, sementara sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi 18,24 persen.
“Ini semakin menegaskan peran Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan,” tandas Yustinus.
Ia berharap JITEX berkembang menjadi forum multipihak yang tidak hanya mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha di Jakarta.
Salah satunya terkait perizinan dan pelayanan pemerintah. Pemprov DKI akan mendorong pengukuran kualitas layanan melalui Service Level Agreement (SLA), termasuk memastikan kepastian waktu penyelesaian perizinan.
“Kita coba bikin best practice layanan prima, berapa hari, berapa jam yang bisa kita berikan kepada calon investor atau pelaku usaha sehingga mereka betul-betul merasakan kemudahan,” kata Yustinus.
BERITA TERKAIT: