“Saudara Bhima Yudhistira dari kabinet bayangan katakan bahwa KDKMP itu sebagai proyek fasisme. Fasis itu tidak mungkin membangun lembaga demokrasi ekonomi seperti koperasi. Zaman fasisme Mussolini di Italia misalnya, koperasi diberedel, aktivisnya dibungkam dan bahkan dimutilasi. Sebabnya karena koperasi memiliki tradisi demokratis,” kata Suroto kepada
RMOL di Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
Lanjut dia, fasisme itu berlandaskan hierarki, kongkalikong dengan oligarki, dan pemujaan terhadap pemimpin. Sesuatu yang bertentangan dengan cara kerja koperasi.
“Jadi ya aneh kalau program Koperasi Desa yang dibangun masif di seluruh desa itu dikatakan sebagai fasisme. Basis pemahaman teoritis filosofisnya tidak dipahami dengan baik,” jelasnya.
Masih kata Suroto, KDKMP ini dibangun dari atas sebagai bentuk affirmative action pemerintah agar struktur ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh para kapitalis.
“Supaya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat tidak tinggi seperti sekarang ini. Soal pendekatan pembangunan awalnya disetting dengan libatkan BUMN adalah bukan untuk kooptasi, tapi sebagai bentuk inkubasi untuk menuju kepada otonomi sejati,” beber dia.
“Pemerintah hari ini sedang berusaha membantu membangun ekosistem besar ini. Musuhnya memang banyak, selain kedunguan, juga musuh dari dalam sendiri, yaitu para kapitalis birokrat dan kapitalis konglomerat yang selama ini sudah terlalu lama nyaman menikmati keuntungan dari penderitaan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya Bhima Yudhistira menyebut konsep ekonomi pemerintahan Prabowo bercorak fasisme. Ia lantas menyinggung prinsip koperasi desa yang dibangun pemerintah dengan menggunakan pendekatan militerisme.
“Koperasi muncul sebagai lawan tanding bibit-bibit fasisme di Eropa. Di Italia, Spanyol, di Jerman, di Denmark dan di Norwegia juga. Artinya apa, kalau kita menggunakan militerisme untuk mempercepat koperasi di mana-mana, jelas bertentangan dengan prinsip koperasi itu sendiri,” kata Bhima dikutip redaksi dari Instagram
@bhimayudhistira.
BERITA TERKAIT: