Kemenpar Akui Sertifikasi Halal Hotel dan Restoran Masih Jadi PR

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, Masruroh, mengatakan peningkatan partisipasi industri non-UMKM dalam sertifikasi halal menjadi salah satu pekerjaan rumah Kemenpar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Yang masih sekarang menjadi PR kami bersama BPJPH adalah meningkatkan partisipasi dalam hal sertifikasi untuk yang non-UMKM. Jadi industri-industri pariwisata seperti hotel, restoran dan lain-lain yang masih harus terus kita tingkatkan,” kata Masruroh dalam acara Pekan Halal Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.

Menurutnya, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM telah didorong melalui dukungan BPJPH. Bahkan, sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata diberikan secara gratis.

Namun, langkah serupa masih perlu diperkuat pada industri pariwisata non-UMKM, termasuk hotel dan restoran. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim di Indonesia.

Masruroh mengatakan kebutuhan terhadap layanan pariwisata yang sesuai dengan nilai agama terus meningkat seiring pertumbuhan pasar wisatawan muslim. Karena itu, kesiapan industri pariwisata menjadi salah satu faktor penting untuk menangkap peluang tersebut.

Ia menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga kesiapan destinasi dan industri pendukungnya.

“Ketika destinasinya kita benahi, SDM-nya kita tingkatkan maka yang paling penting kemudian adalah pemasarannya,” ujar Masruroh.

Kemenpar juga mendorong kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem halal, termasuk melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), asosiasi serta kalangan akademisi.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan destinasi, sumber daya manusia, serta layanan bagi wisatawan muslim dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar pariwisata ramah muslim.