Kementerian Pariwisata Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,99 Triliun untuk Tahun 2027

Usulan tersebut disampaikan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. 

Widiyanti menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Pariwisata untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,01 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar 29,6 persen dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun.

Menurutnya, penurunan anggaran berpotensi memengaruhi sejumlah program prioritas, mulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, penyelenggaraan event, penguatan industri dan investasi pariwisata, hingga pendidikan vokasi.

“Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak. Namun, untuk menjaga daya saing dan memastikan target besar pariwisata tetap tercapai, dukungan penganggaran menjadi sangat strategis,” ujar Widiyanti.

Ia menuturkan, kebutuhan anggaran ideal Kementerian Pariwisata pada 2027 mencapai Rp3 triliun agar seluruh program dapat dijalankan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Dengan pagu indikatif yang saat ini sebesar Rp1,01 triliun, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp1,99 triliun.

Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia, memperluas promosi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan destinasi wisata, serta mendukung penyelenggaraan berbagai event berkualitas yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.

Pada 2027, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 17,6 juta hingga 19,1 juta orang. Selain itu, ditargetkan pula tercipta 1,28 miliar perjalanan wisatawan nusantara, perolehan devisa sebesar 25,5 hingga 28,6 miliar dolar AS, serta penyerapan tenaga kerja mencapai 27,33 juta orang.

“Kami memandang pemerintah dan DPR memiliki peran yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja sama menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tutup Widiyanti.