Wacana pembatasan pembelian Pertalite ini sebelumnya dikaitkan dengan rencana penurunan kuota BBM subsidi pada 2027. Kuota BBM subsidi tahun depan disebut sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.
Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Lantas, bagaimana pemerintah menentukan seseorang masuk dalam desil tertentu?
Apa Itu Desil?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Sebaliknya, semakin tinggi angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi.
Data DTSEN tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial. Ke depan, data kesejahteraan tersebut juga berpotensi digunakan dalam penentuan penerima manfaat subsidi, termasuk dalam wacana pembatasan pembelian Pertalite.
Mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), DTSEN awalnya dibangun dari integrasi tiga sumber data utama, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian diperkaya dengan sejumlah sumber lainnya, seperti data PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan.
Seluruh data juga dipadankan dengan data administrasi kependudukan. Setelah itu, DTSEN dimutakhirkan melalui ground check dan pemutakhiran sumber data lainnya.
Data kemudian kembali disinkronkan dengan administrasi kependudukan untuk memastikan informasi yang digunakan dalam pengelompokan masyarakat lebih sesuai dengan kondisi terkini. Penentuan desil tidak hanya berdasarkan besaran penghasilan atau pengeluaran seseorang.
Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi untuk melihat kondisi keluarga secara lebih menyeluruh. Berikut sejumlah indikator yang dipertimbangkan dalam pengelompokan desil:
- Identitas kependudukan
- Pendidikan
- Ketenagakerjaan
- Kondisi dan kualitas tempat tinggal
- Akses sanitasi dan air minum
- Kesehatan dan disabilitas
- Kepemilikan aset
- Kepemilikan usaha
Artinya, seseorang yang merasa memiliki penghasilan rendah belum tentu secara otomatis masuk dalam kelompok desil rendah. Begitu pula masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap dapat masuk ke dalam desil yang lebih tinggi apabila keseluruhan kondisi sosial ekonominya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berdasarkan data.
Status desil bukan merupakan kategori yang bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat menyebabkan perubahan kelompok desil ketika data diperbarui.
Oleh karena itu, masyarakat dapat mengecek status desil secara berkala melalui layanan DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial.
Status desil menjadi penting karena pemerintah tengah mengkaji mekanisme agar subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan pembatasan bagi kelompok desil tertentu masih merupakan bagian dari kajian pemerintah.
Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 10. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: