Pesan itu disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria dalam rapat bersama jajaran Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa 11 Agustus 2026, untuk membahas perkembangan dan berbagai keluhan masyarakat terkait LRT City.
“Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan,” ujar Dony, mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Kamis 13 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya BP BUMN dan Danantara memastikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti.
Adhi Karya juga didorong untuk memperkuat komunikasi dengan penghuni dan pemangku kepentingan terkait.
Ditekankan Dony Oskaria, BP BUMN dan Danantara mendorong Adhi Karya memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab.
"Pembangunan tidak hanya perlu diselesaikan secara fisik, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat," pungkasnya.
Pada akhir Juli 2018, PT Adhi Karya (Persero) melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, menggagas pembangunan hunian vertikal bernama LRT City.
Selanjutnya, PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha Adhi Karya menjadi pengembang pembangunan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi LRT.
Nilai investasi dari proyek tersebut sekitar Rp24,2 triliun.
Dalam penyediaan lahan, ADCP menggandeng Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Karena, LRT City dibangun di 5 wilayah yang berdekatan dengan LRT Jabodetabek.
Yakni, LRT City Bekasi (Eastern Green) seluas 16,9 hektare, LRT City Sentul (Royal Sentul Park) seluas 14,8 hektare, LRT City Jaticempaka (Gateway Park) seluas 5 hektare, LRT City Cikoko seluas 1,2 hektare, dan LRT City Ciracas (Urban Signature) seluas 11,5 hektare.
Terkini, dikabarkan 3 proyek LRT terbelit masalah dan mangkrak.
BERITA TERKAIT: