Krisis Selat Hormuz, Melihat Dampak Positif dan Negatif Bagi Indonesia

Dalam situasi itu, ada hal yang berdampak positif bagi Indonesia. 

Misalnya Indonesia bisa mendiversifikasi energi dan mensubstitusi impor. Krisis Selat Hormuz memberi justifikasi untuk mempercepat program strategis, seperti optimalisasi Kilang Balikpapan dari 260 ribu ke 360 ribu barel per hari. Kemudian, diversifikasi impor minyak dan LPG di luar Timur Tengah, serta percepatan biodiesel B40/B50. 

Selain itu, dengan perjanjian impor energi dari AS senilai 15 miliar Dolar AS juga bisa menciptakan jalur alternatif di luar rute Hormuz.

Di sisi lain, ada penerimaan dari naiknya harga komoditas ekspor. Sebab, dengan naiknya harga energi global turut mendorong kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia yang bernilai energi tinggi, terutama CPO sebagai bahan baku bioenergi alternatif.

Ditambah harga batu bara dan gas bumi yang juga meningkat dapat memperbesar penerimaan negara dari sektor pertambangan energi. Hal positif lain yang didapat Indonesia antara lain juga penguatan posisi diplomasi.

Indonesia memiliki peluang memperkuat peran diplomatiknya di forum internasional (G20, OKI, ASEAN) sebagai mediator untuk mendorong de-eskalasi konflik demi stabilitas jalur energi global.

Sementara dampak negatif yang timbul akibat ketegangan di Selat Hormuz bagi Indonesia, pasti mengakibatkan lonjakan beban fiskal dan subsidi. Kita ketahui, APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak (ICP) 70 Dolar AS per barel.

Secara fiskal, setiap kenaikan 1 Dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban subsidi atau kompensasi sekitar Rp4 triliun. Jika harga mencapai 100–110 Dolar AS, tambahan beban fiskal diperkirakan mencapai Rp120–160 triliun, yang berisiko memperlebar defisit hingga 3,6 persen PDB.

Ditambah, risiko pasokan dan harga LPG 3 Kg. Selama ini, Indonesia mengimpor 78–79 persen kebutuhan LPG nasional (6,9 juta ton dari total kebutuhan 8,7 juta ton). 

Dari total impor tersebut, sekitar 30 persen berasal dari kawasan Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz serta lonjakan biaya sistem (cost-exchange) memicu kenaikan harga dan ketidakpastian distribusi yang dapat berujung pada kelangkaan, antrean di pangkalan, dan keresahan publik yang masif.

Krisis di Selat Hormuz merupakan ancaman nyata, yang sangat krusial bagi stabilitas nasional Indonesia. Risiko utama bagi pemerintah bukan sekadar kenaikan harga minyak mentah global, melainkan "biaya sistem" (asuransi dan logistik) yang melonjak seketika serta kerentanan sosial-politik akibat ketergantungan impor LPG yang tinggi. 

Ketergantungan pada rute tunggal di Timur Tengah terbukti menjadi titik lemah yang dapat melumpuhkan fiskal APBN dan memicu efek domino pada sektor pangan dan industri manufaktur.