Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 04 Maret 2026, 08:26 WIB
Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran
Ilustrasi ojek online (Foto: RMOL/Reni Erina)
rmol news logo Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menginstruksikan agar penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir tuntas paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 2026. Meski telah menetapkan batas waktu, Menaker mendorong perusahaan aplikasi untuk mencairkan bantuan tersebut lebih awal jika memungkinkan.

BHR keagamaan tahun ini menyasar pengemudi dan kurir online yang terdaftar resmi serta memiliki masa aktif minimal 12 bulan terakhir. Berbeda dengan tahun lalu yang sebesar 20 persen, tahun ini besaran bantuan meningkat menjadi minimal 25 persen  dari rata-rata penghasilan bersih bulanan selama setahun terakhir.

"Kami menghimbau agar BHR bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu tersebut," kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Rabu 4 Maret 2026.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada proses penghitungan bantuan. Menaker meminta perusahaan aplikasi untuk terbuka mengenai angka yang diberikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak aplikator dan mitra pengemudi.

“Dengan transparansi, para pengemudi ojek dan kurir online diharapkan dapat memahami dasar perhitungan BHR yang diterimanya dan potensi selisih dapat dicegah sejak awal,” ujar Yassierli.

Ia menggarisbawahi bahwa pemberian BHR ini merupakan tambahan dan tidak boleh menghapus program dukungan kesejahteraan lain yang sudah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, ia mengimbau para gubernur di seluruh daerah untuk mendorong perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing agar memberikan BHR keagamaan. Para kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan juga diminta mengupayakan serta memantau pelaksanaan surat edaran tersebut.

Mengenai status hukum dari ketentuan ini, Yassierli menjelaskan bahwa kenaikan menjadi 25 persen merupakan bentuk arahan resmi pemerintah. 

"Iya itu sebagai imbauan kita," katanya. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA
Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA