Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam agenda rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis 22 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa terdapat selisih anggaran yang tidak terserap akibat kebijakan efisiensi dari bendahara negara.
“Dari total anggaran Rp14 triliun lebih itu, realisasinya 91,32 persen. Sisanya sebagian diblokir oleh Kementerian Keuangan sekitar kurang lebih Rp1,5 triliun,” ungkap Bahlil di Kompleks Parlemen.
Penggunaan anggaran tersebut terbukti efektif dalam mendukung pencapaian indikator energi nasional. Beberapa poin keberhasilan yang disoroti meliputi;
- Lifting Minyak: Realisasi mencapai 605,3 ribu barel per hari, sedikit melampaui target APBN 2025 yang dipatok sebesar 605 ribu barel per hari.
- Sektor Minerba: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara mencatatkan hasil impresif di tengah ketidakpastian harga global.
Terkait pendapatan negara ini, Bahlil merinci, PNBP di sektor minerba dari target sekitar Rp 127,4 triliun, realisasinya sebesar Rp 138,3 triliun.
Dari sisi manfaat langsung bagi masyarakat, Kementerian ESDM mengucurkan dana sekitar Rp 4 triliun untuk pemerataan akses energi melalui program listrik desa. Sepanjang 2025, program ini berhasil membangun infrastruktur listrik di 1.516 lokasi desa/dusun serta memberikan bantuan pasang baru listrik bagi 205.968 rumah tangga yang membutuhkan.
Kinerja di tahun 2025 akan menjadi landasan bagi Kementerian ESDM dalam menjalankan program kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran yang telah dipertajam menjadi Rp 9,34 triliun.
Fokus utama pemerintah ke depan tetap konsisten pada penguatan kedaulatan energi nasional, ketahanan energi, dan keberlanjutan program listrik desa.
BERITA TERKAIT: