Menkeu: Direksi Baru BEI Harus Berani Sapu Bersih Mafia Saham

Bagi Purbaya, integritas pasar adalah harga mati. Ia bahkan menjadikan keberhasilan memberantas spekulan nakal sebagai syarat utama jika BEI menginginkan insentif dari pemerintah.

“Mereka belum minta insentif. Kalau mereka mengerti insentif, saya akan tanya apa prestasinya, berapa orang (penggoreng saham) yang ditangkap,” tantang Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 2 Januari 2025. 

Di tengah persiapan suksesi kepemimpinan ini, Menkeu membawa angin segar optimisme. Ia meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus level psikologis 10.000 tahun ini, didorong oleh target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen

Purbaya menekankan pentingnya jajaran direksi yang tidak hanya paham teknis pasar, tetapi juga memiliki keberpihakan pada investor ritel dan institusi.

“Pokoknya harus bisa mengerti pasar, dan bisa mengembangkan base dari investor retail dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka punya komitmen yang kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sesuai aturan OJK, masa jabatan direksi periode 2022-2026 akan berakhir Juni nanti. Bursa pencalonan pun mulai memanas dengan aturan main yang ketat: setiap paket calon harus didukung minimal 10 Anggota Bursa (AB).

Berdasarkan POJK 58/2016, empat direksi saat ini masih berpeluang maju kembali, diantaranya Direktur Utama Iman Rachman, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, serta Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik.

Sementara itu, tiga direksi lainnya tidak dapat dicalonkan lagi karena telah menjabat selama dua periode, di antaranya Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Manullang, serta Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Risa Effennita Rustam.

Kini, pasar menanti sosok-sosok yang berani menjawab tantangan Menkeu untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan transparan di Indonesia.